Abstract:
MICO ARIEL WAHYU PURNOMO, 2025, Pengembangan Electronic Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam Pengembangan E-Government dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa Handapherang diantaranya: 1). Minimnya partisipasi masyarakat dalam mengunduh aplikasi Desa Milenial untuk pelayanan, 2). Minimnya pengembangan aplikasi sistem Desa Milenial, 3). Masih adanya informasi-informasi profil desa yang belum terdata pada sistem Desa Milenial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengembangan E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dengan menggunakan pendekatan teori Elemen Sukses Pengembangan E-Government menurut Indrajit (support, capacity, value).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dari 9 informan. Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi tahap reduksi data, triangulasi data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan Pengembangan E-Government di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya peraturan desa yang mengatur pengembangan e-government, belum terbentuknya PPID desa, belum optimalnya pemanfaatan fitur seperti e-lapor dan ruang niaga. Selain itu, sistem belum mendukung pada perangkat Iphone Operating System (IOS) dan sebagian perangkat desa masih belum kompeten. Hambatan disebabkan oleh belum adanya political will dalam menyusun kebijakan, keterbatasan anggaran, minimnya literasi digital masyarakat, rendahnya partisipasi warga dalam penggunaan aplikasi, belum adanya masukan pengguna, serta kurangnya sosialisasi yang sistematis. Upaya yang telah dilakukan meliputi pelaksanaan piket pelayanan dua orang per hari, penguatan peran kader digital, informasi berkala melalui RT/RW, pelibatan influencer, alokasi anggaran 10% untuk sistem, serta penjaringan perangkat desa yang kompeten teknologi.
