Abstract:
Dalam pelaksanaanya, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum (JDIH) menghadapi sejumlah hambatan, diantaranya adalah kurangnya tenanga kerja yang sepenuhnya menguasai pengelolaan data hukum, rendahnya infrastruktur teknologi yang tersedia, dan akses informasi hukum yang terbatas untuk masyarakat. Selain itu kerjasama antar bagian yang belum berjalan maksimal dan anggaran yang minim juga menjadi penghalang yang sangar berarti. Keberhasilan JDIH sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, sistem operasional yang baik, dan keselarasan hasil dengan tujuan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan JDIH di Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan JDIH telah mencerminkan tiga dimensi efektivitas organisasi menurut Lubis dan Huseini, yaitu pendekatan sumber, proses, dan sasaran. Dari segi proses dan sasaran, JDIH telah menunjukkan efektivitas melalui SOP yang berjalan, koordinasi internal, dan beberapa capaian nyata. Namun dari segi sumber daya, masih dibutuhkan penguatan SDM, infrastruktur, dan anggaran untuk mendorong efektivitas yang berkelanjutan. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan JDIH tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan pembenahan pada aspek sumber daya dan dukungan sistemik, JDIH berpotensi menjadi pusat informasi hukum yang terbuka, responsif, dan adaptif.
