KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 426 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Abstract

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 426 UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Maraknya tindak pidana perjudian di masyarakat, khususnya di Kabupaten Ciamis, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk persepsi masyarakat yang semakin permisif terhadap perjudian serta kurangnya ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Selain itu, terdapat perubahan dalam ketentuan hukum pidana terkait perjudian, di mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) hukuman maksimal mengalami penurunan dibandingkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berpotensi memberikan celah bagi pelaku untuk lebih berani menjalankan praktik perjudian. Dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan Bagaimanakah kajian yuridis terhadap tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Bagaimanakah perbandingan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Diberlakukan Dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dengan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi serta menggunakan metode pendekatan komparatif. Dan teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kajian yuridis terhadap tindak pidana perjudian menunjukkan bahwa baik Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 maupun Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan larangan terhadap perjudian ilegal dengan sanksi yang berat. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa perjudian yang dilakukan tanpa izin merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah serta mengatur tentang larangan memfasilitasi perjudian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), Pasal 426 mempertegas tindak pidana perjudian sebagai kejahatan serius dengan ancaman pidana yang lebih berat. 2) Perbedaan dan persamaan antara kedua pasal mencakup denda yang meningkat dari Rp. 25.000.000,- (Pasal 303) menjadi Rp2 miliar (Pasal 426), meskipun ancaman pidana turun dari 10 menjadi 9 tahun. Pasal 426 juga memperkenalkan sanksi pencabutan hak profesi bagi pelaku profesional. Meski keduanya melarang perjudian dan memberikan sanksi pidana, Pasal 426 lebih menyesuaikan dengan hukum yang hidup di masyarakat serta memperketat pengawasan pemerintah terkait perizinan. Adapun saran yang diberikan penulis yaitu diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap praktik perjudian ilegal agar penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih efektif.